PEREKENOMIAN INDONESIA

NAMA                 :  AULIA RAHMANANDA

KELAS                 :  1 EB 32

NPM                    : 21214832

TUGAS                : PEREKONOMIAN INDONESIA            

DOSEN : R. HARDADI

1.  Perekonomian Indonesia BAB I :

·       Pengertian sistem

·       Sistem Ekonomi di dunia

·       Kapitalis dan sosialisme

·       Persaingan terkendali

2.  Sejarah ekonomi Indonesia BAB II :

·       Sejarah pra kolonialisme

·       Era penduduk Jepang

·       Ekonomi Indonesia pada masa  :

-         Orde baru dan Revolusi

-         Orde lama

               

     

3.  PDB,pertumbuhan ekonomi,perubahan struktur perekonomian Indonesia BAB III :

·       Produk Indonesia Bruto

·       Faktor-faktor penentu praspek pertumbuhan ekonomi Indonesia

MASA PASCA KEMERDEKAAN (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk,antara lain disebabkan oleh :

·         Inflasi yang sangat tinggi

Disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebenarnya 4 milyar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6 milyar. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar Indonesian dan menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani.

 Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Pada waktu itu,untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De javasche Bank,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 maret 1946, pan gliman AFNEI (Allied Forces for  Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946,pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru,yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter,banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia,tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jendral Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki sekutu. Uang NICA ini dimasukan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah  melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti berarti pihak sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyesalan politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.

Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang baru yaitu Oeang  Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koodinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank Negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan Valuta Asing.

·         Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu  perdagangan  luar negri RI.

Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar – masuk perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

1.      Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia

2.      Mencegah dikeluarkannya hasil – hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainya.

3.      Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan – tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.

·         Kas negara kosong.

·         Eksploitasi besar – besaran di masa penjajahan.

·         Tanah pertanian rusak.

·         Tenaga kerja dijadikan romusha.

·         Tanah pertanian ditanami tanaman keras

Usaha – usaha yang dilakukan  untuk mengatasi kesulitan – kesulitan  ekonomi, antara lain :

·         Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP – KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946

·         Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 50.000 Ton, mengadakan kontak dengan  perusahaan  swasta Amerika dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan malaysia.

·         Konferensi ekonomi Febuari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah – masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : Masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan adminitrasi perkebunan – perkebunan.

·         Pembentukan Planning Board ( Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

·         Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang – bidang produktif.

·         Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Board (badan perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai 3 tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan,yang isinya :

1.      Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

2.      Pencegahan penyembelihan  hewan  pertanian

3.      Penanaman kembali tanah kosong

4.      Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari jawa ke sumatera dalam jangka waktu 1 – 15 tahun.

Demokrasi Terpimpin

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah :

Syarifruddin

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai RP. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh menteri keuangan Syarifuddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 maret 1950 berdasarkan SK menteri no 01 PU tanggal 19 maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 milyar.

Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang RP. 2,50 ke atas hanya orang – orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman RP.200 juta.

Sistem ekonomi gerakan benteng

Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah RI untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah :

-          Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa indonesia.

-          Para pengusaha indonesia yang bermodal lemah perlu di beri kesempatan untuk berpatipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

-          Para pengusaha indonesia yang bermodal lemah perlu di bimbing dan diberikan bantuan kredit.

-          Para pengusaha pri bumi diharapkan secara bertahan akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program kabinet Nafsir dan program gerakan benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun ( 1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan Kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar.

Kegagalan program ini disebabkan karena:

-          Para pengusaha pri bumi tidak dapat bersaingt dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

-          Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.

-          Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.

-          Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

-          Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

-          Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dnegan mencari keuntungan secara cepat dari Kredit yang mereka peroleh

Dampaknya adalah, program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran belanja pada 1952 sebanyak RP. 3 milyar, ditambah sisa defisit anggaran pada tahun sebelumnya sebesar RP. 1,7 milyar. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah.

Sitem Ekonomi Ali – Baba

Diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurio ( menteri perekenomian kabinet Ali) tujuan program ini adalah :

-          Untuk memajukan pengusaha pribumi

-          Agar para pengusaha pri bumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional

-          Pertumbuhan dan perkembangan pengusahan swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional

-          Memajukan ekonomi indonesia perlu adanya kerja sama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi

Ali digambarkan sebagai perngusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali – Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk membarikan latihan – latihan dan tanggung jawab kepada tenaga – tenaga bangsa indonesia agar dapat menduduki jabatan staff. Pemerintah memberi perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan asing yang ada. Program ini tidak berjalan dengan baik sebab :

-          Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non-pribumi lebih pengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

-          Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.

-          Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa kabinet Burhanudi Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finasial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek,yang berisi :

-          Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan

-          Hubungan Finek Indonesia – Belanda didasarkan atas hubungan Bilateral

-          Hubungan Finek didasarlkan kepada UU Nasional,tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani,sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Febuari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia – Belanda secara sepihak.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 – 1958 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasarsan dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan RP.12,5 milyar.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

-          Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.

-          Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.

-          Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawarah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :

-          Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.

-          Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.

-          Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. Sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

Orde Baru

Selama lebih dari 30 tahun pemerintah Orde Baru Presiden Soeharto,ekonomi Indonesia tumbuuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada tahun 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5% - 10% . Rupiah stabil dan dapat diterka,dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditunjukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GPD nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997 dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktual dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan “collateral” menyebabkan perlunasan dan pelanggaran peraturan,termasuk batas pinjaman. Hambatan non-tarif,penyewaan oleh perusahaan milik negara,subsidi domestik,hambatan ke perdagangan domestik dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

Krisis finasial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan Monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga paa akhirnya Presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden pada Mei 1998.